Dhaka, Bangladesh – otoritas transisi Bangladesh secara resmi melarang seluruh aktivitas Partai Kejuaraan Awami milik mantan Pertama Menteri Sheikh Hasina pada Hari Sabtu (10/5), hingga langkah-langkah pengadilan terhadap para pemimpin kemudian partai yang disebutkan selesai dilakukan.
“Telah diputuskan untuk melarang semua aktivitas Partai Kompetisi Awami, baik ke globus nyata maupun ruang digital, berdasarkan Undang-Undang Anti-Terorisme, hingga Mahkamah Pidana Internasional (ICT) menyelesaikan serangkaian peradilan terhadap partai lalu para pemimpinnya,” ujar penasihat urusan hukum, Asif Nazrul, untuk wartawan usai rapat darurat Dewan Penasihat yang dipimpin oleh pemimpin temporer Muhammad Yunus.
Dalam penghadapan tersebut, badan juga mengubah peraturan terkait ICT dengan memasukkan ketentuan yang dimaksud memungkinkan pengadilan terhadap partai politik, afiliasi, maupun kelompok pendukung.
Sebuah laporan tim pencari fakta PBB menyebutkan bahwa sekitar 1.400 orang, diantaranya 13 persen di dalam antaranya adalah anak-anak, tewas pada rentang waktu Juli hingga Agustus tahun lalu, pada aksi pemberontakan yang dipimpin oleh siswa lalu berujung pada jatuhnya pemerintahan Hasina.
PBB menuduh Sheikh Hasina juga Partai Kejuaraan Awami terlibat di kejahatan terhadap kemanusiaan.
Namun, Hasina maupun partainya membantah tuduhan yang disebutkan kemudian menegaskan bahwa langkah-langkah peradilan ini bermotif politik.
Sebelumnya, pada 2013, Pengadilan Kejahatan Internasional Bangladesh menjatuhkan hukuman terhenti untuk para pemimpin partai oposisi Bangladesh Nationalist Party (BNP) dan juga Bangladesh Jamaat-e-Islami menghadapi dugaan kejahatan selama Perang Kemerdekaan Bangladesh tahun 1971.
Keputusan yang dimaksud sempat menuai kritik, baik ke di negeri maupun dari komunitas internasional, dikarenakan dianggap tiada memenuhi standar hukum internasional.
Sumber: Anadolu
Artikel ini disadur dari Bangladesh larang Liga Awami, Hasina dituduh kejahatan kemanusiaan
