JAKARTA – Wakil Ketua Komisi XI DPR M Hanif Dhakiri mengapresiasi kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menghapus kuota impor untuk beberapa orang komoditas strategis. Langkah yang dimaksud sebagai bentuk reformasi perekonomian yang progresif dan juga berani, sekaligus sinyal kuat bahwa pemerintah penting membongkar tata niaga yang mana selama ini dikuasai kelompok rente serta praktik tidaklah sehat.
“Presiden mengambil langkah yang tepat juga berani. Ini adalah membuka jalan bagi perbaikan struktur perdagangan nasional yang digunakan lebih banyak efisien dan juga transparan,” ujar Hanif melalui keterangan tertulisnya, Kamis (10/4/2025).
Hanif mengingatkan, liberalisasi impor tidaklah boleh dilepaskan begitu sekadar tanpa pengaman juga kebijakan penyeimbang. Negara masih mempunyai tanggung jawab untuk menjamin bahwa produsen di negeri tiada tergilas pada kompetisi lingkungan ekonomi bebas yang dimaksud belum sepenuhnya setara.
“Pasar bebas harus disertai keadilan. Jangan sampai pelaku usaha nasional, teristimewa yang tersebut selama ini menopang permintaan pokok masyarakat, kehilangan ruang hidup oleh sebab itu banjir produk-produk impor murah,” tegasnya.
Menteri Ketenagakerjaan periode 2014-2019 menambahkan selain menjaga keseimbangan di kebijakan impor, pemerintah juga perlu mempercepat penguatan lapangan usaha substitusi impor—yakni sektor-sektor strategis yang digunakan mampu memproduksi barang yang mana selama ini terlalu bergantung pada luar negeri.
“Jangan belaka bicara tentang membuka pintu, tapi juga persoalan menyiapkan dapur sendiri. Perkuatan lapangan usaha substitusi impor adalah kunci kemandirian ekonomi jangka panjang,” ujarnya.
Terkait strategi pemerintah memperluas impor dari Amerika Serikat sebagai bagian dari upaya menyeimbangkan hubungan dagang, Hanif mengumumkan pendekatan itu realistis secara diplomatik, namun tetap saja harus diarahkan secara strategis agar menyokong ketahanan kegiatan ekonomi nasional.
“Impor harus selektif lalu bersifat komplementer, tidak substitusi terhadap apa yang mana mampu diproduksi di tempat di negeri. Kita dapat memperluas hubungan dagang, tapi tetap saja dengan keberpihakan pada sektor juga petani kita sendiri,” terangnya.
Wakil Ketua Umum DPP PKB ini juga menekankan pentingnya menjadikan kebijakan ini sebagai bagian dari negosiasi dagang yang tersebut adil lalu timbal balik. Jika Indonesia membuka pangsa bagi komoditas negara mitra, maka akses pangsa ekspor Indonesia pun harus dibuka dengan setara.
“Langkah Presiden sudah ada benar. Sekarang tinggal bagaimana pemerintah menjaga keseimbangan antara efisiensi pangsa juga keberpihakan terhadap pembangunan sektor nasional,” tandasnya.
