Keseriusan PosIND Salurkan Bansos PKH dan juga Rencana Sembako 2025

JAKARTA – Triwulan pertama 2025, PT Pos Indonesia (Persero) atau PosIND kembali mengemban amanah menyalurkan bantuan terhadap lebih lanjut dari 4,2 jt keluarga penerima khasiat (KPM) dalam seluruh Indonesia. Bantuan merupakan bansos PKH dan juga Rencana Sembako.
Direktur Bisnis Jasa Keuangan PosIND Haris mengatakan, bansos PKH lalu acara sembako mulai disalurkan menjauhi Ramadan yakni 21 Februari 2025. ”Alhamdulillah pada 10 hari, tanggal 2 Maret kemarin kita sudah pernah berhasil menyalurkan sebanyak 3,5 jt keluarga penerima faedah dengan total anggaran yang mana sudah ada kita salurkan sebanyak Rp2,6 triliun,” katanya pada siaran pers, Mulai Pekan (17/3/2025)
Pencapaian ini menunjukkan komitmen kuat PosIND pada memperkuat acara pemerintah, meskipun terdapat tantangan di dalam beberapa wilayah. Menurut Haris, Jawa menjadi tempat yang mencapai hasil terbaik di penyaluran bantuan. Khususnya Jawa Barat, menjadi wilayah dengan capaian tertinggi di realisasi penyaluran bansos yakni 98%.
“Jadi tempat tanggal 2 itu merekan sudah ada mampu mencapai 98%. Karena memang benar kondisi area menyokong ya. Jawa Barat kita lihat transportasi dan juga sebagainya relatif lebih tinggi lancar. Sehingga Alhamdulillah dalam kedudukan yang tersebut teratas pada pada waktu 2 Maret ke Maret 10 hari kita menyalurkan itu telah ada di dalam hitungan 98%,” jelasnya.
Situasi berbeda di area belahan wilayah lain, khususnya yang topogragi wilayah pegunungan juga aksesibilitas yang dimaksud terbatas, seperti Papua. “Di Papua Barat itu memang sebenarnya kondisinya menantang ya, dengan kondisi geografis yang tersebut sulit diakses, sehingga pencapaiannya agak terlambat dibandingkan tempat lain,” jelasnya.
Penyaluran Efektif, Efisien, dan juga Transparan
Keberhasilan penyaluran bansos ini berkat strategi PosIND yang digunakan matang. Mereka telah dilakukan mengelaborasi beberapa metode juga menegaskan tiga metode penyaluran dana bantuan adalah yang digunakan paling efektif kemudian efisien. Tiga metode atau tiga pola utama yang digunakan telah terjadi menjadi pakem atau ciri khas PosIND yang disebutkan yaitu yakni pembayaran secara langsung pada Kantorpos, distribusi / pencairan melalui komunitas, kemudian pengantaran secara langsung ke rumah KPM atau yang tersebut banyak disebut penyaluran door-to-door.
Ia menambahkan, apabila ingin target tercapai pada 10 hari dapat tercapai 90% maka petugas di area lapangan sudah ada punya hitungan berapa alokasi waktu yang tersebut dibutuhkan yang diselaraskan dengan jumlah agregat KPM yang dimaksud harus merek distribusikan. “Jadi teman-teman di dalam lapangan yang akan mengukur nih, kalau selama ini misalnya 1 hari teman-teman bisa jadi menyalurkan berapa, targetnya berapa,” tambahnya.
Dalam penyaluran bantuan sosial, PosIND menggunakan aplikasi mobile Pos Giro Cash untuk memverifikasi transparansi serta akurasi data. Program ini juga dirancang untuk kondisi tanpa jaringan internet, sehigga tetap memperlihatkan mampu menyokong pembayaran hingga ke daerah-daerah terpencil.
Door to Door pada Wilayah 3 T
Pendekatan atau penyaluran secara door to door menjadi salah satu ciri khas di penyaluran bantuan. Terutama untuk penerima yang dimaksud membutuhkan perhatian khusus. “Proses antaran ini kita lakukan untuk penerima kegunaan yang tersebut sakit, yang dimaksud difabel, kemudian yang tersebut memang sebenarnya tiada mampu datang ke Kantorpos,” jelasnya.
Selain penyaluran terhadap KPM dengan kondisi-kondisi tertentu tadi, Pos Indonesia juga menggunakan metode atau strategi yang digunakan serupa di menjangkau tempat terdepan, terpencil, lalu tertinggal (3T). Metode door to door menjadi andalan utama yang dimaksud diterapkan Pos Indonesia untuk melakukan penyaluran pada wilayah 3T ini.
Agar pelaksanaan metode ini berjalan lancar, PosIND juga melakukan langkah yang tak kalah penting, yakni berkoordinasi juga bekerja sebanding dengan pemerintah area kemudian TKSK, hingga pendamping PKH. Dalam proses penyaluran, Pos Indonesia juga menyesuaikan metode distribusi dengan kondisi wilayah, termasuk menggunakan transportasi udara di area Papua.