DKI Jakarta – Kebijakan Level Komponen Dalam Negeri (TKDN) kembali menjadi sorotan. Dalam forum Sarasehan Sektor Bisnis yang diselenggarakan di dalam Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4/2025), Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya menyusun regulasi TKDN yang tersebut lebih banyak fleksibel dan juga realistis.
Menurut Presiden, aturan TKDN penting menyesuaikan dengan kondisi dalam lapangan agar bukan menghambat daya saing lapangan usaha nasional ke sedang persaingan global yang dimaksud semakin ketat. “Saya sangat nasionalis, tapi kita juga harus realistis. TKDN kalau dipaksakan, sektor kita malah dapat kalah bersaing,” kata Presiden Prabowo dalam hadapan para pelaku bisnis kemudian pemangku kebijakan.
Presiden juga menginstruksikan jajaran pemerintah untuk segera mengevaluasi kebijakan yang digunakan berlaku, agar penerapan TKDN benar-benar menyokong pertumbuhan bidang di negeri tanpa membebani pelaku usaha.
Apa itu TKDN?
TKDN merupakan singkatan dari Derajat Komponen Dalam Negeri. TKDN adalah ukuran berapa besar porsi komponen baku, tenaga kerja, dan juga proses produksi dari pada negeri yang digunakan pada sebuah produk-produk atau jasa. Semakin besar nilai TKDN, artinya semakin banyak elemen lokal yang mana terlibat di pembuatan item tersebut. Ada tiga jenis perhitungan TKDN:
- Komponen pada negeri pada barang
- Komponen pada negeri pada jasa
- Gabungan komponen di negeri pada barang dan juga jasa
Salah satu tujuan utama acara TKDN adalah memberdayakan lapangan usaha pada negeri agar lebih lanjut kuat juga kompetitif. Sehingga, pemerintah sudah menetapkan batas minimal TKDN yang mana harus dipenuhi oleh suatu produk.
Saat ini, batas minimal TKDN ditetapkan sebesar 25 persen, dengan persyaratan Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) minimal 40 persen. Aturan ini berlaku untuk pengadaan barang juga jasa oleh instansi pemerintah seperti kementerian, lembaga negara, pemerintah daerah, BUMN, hingga BUMD, teristimewa bila sumber pembiayaannya berasal dari APBN, APBD, atau pinjaman serta hibah.
Penerapan TKDN menyebabkan berbagai manfaat. Selain membantu menghurangi ketergantungan pada impor, kebijakan ini juga mengangkat tambahan berbagai tenaga kerja, menghemat devisa negara, kemudian meningkatkan daya saing hasil lokal. Pemakaian item pada negeri tidak hanya saja mengenai kepentingan ekonomi, tapi juga persoalan memulai pembangunan kebanggaan terhadap karya anak bangsa.
Namun, seperti yang mana disampaikan Presiden Prabowo, penguatan komponen di negeri bukanlah semata persoalan hitungan atau regulasi. Hal ini menyangkut kesiapan sektor pendidikan, penguasaan ilmu pengetahuan serta teknologi, hingga kompetensi sumber daya manusia.
Karena itu, kebijakan TKDN idealnya tiada belaka memacu bidang untuk memenuhi target nomor tertentu, tapi juga menciptakan ruang bagi habitat lapangan usaha lokal agar berkembang lalu mampu bersaing secara global.
Artikel ini disadur dari Regulasi TKDN dinilai perlu lebih fleksibel, apa itu TKDN?
