Ibukota – Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Norwegia Andreas Motzfeldt Kravik menyoroti peran penting dari keterlibatan perempuan pada misi kemudian perjanjian perdamaian dunia.
“Agar perjanjian perdamaian sanggup berkelanjutan serta memiliki kredibilitas, perempuan harus ikut serta di pembicaraan. Perempuan juga perlu berubah menjadi bagian dari delegasi yang mana mencari perdamaian,” kata Wamenlu Kravik ditemui usai acara Simposium ASEAN Institute for Peace and Reconciliation(ASEAN-IPR) di Jakarta, Selasa.
Kravik menuturkan bahwa perwakilan perempuan yang mana berperan bergerak pada mencari perdamaian, merupakan bagian penting dari strategi nasional negaranya. Keseriusan yang dimaksud salah satunya tercermin pada Rencana Aksi Nasional kelima mengenai perempuan, perdamaian, lalu keamanan.
Dia menjelaskan bahwa sebuah perjanjian perdamaian, yang memiliki kredibilitas dan juga legitimasi, harus dianggap sah oleh penduduk yang tersebut terdampak.
Dan tentu saja, perempuan adalah bagian dari komunitas yang banyak kali menderita akibat konflik sehingga upaya perdamaian kemudian rekonsiliasi efektif, perempuan harus ikut serta sebagai bagian dari solusi, kata Kravik.
Pejabat Norwegia yang dimaksud turut mengapresiasi upaya yang digunakan direalisasikan ASEAN untuk menyokong peranan perempuan pada perjanjian perdamaian melalui Lembaga ASEAN untuk Keselarasan lalu Rekonsiliasi ASEAN-IPR.
“Saya sangat terkesan dengan semua yang tersebut dilaksanakan negara-negara ASEAN pada hal perempuan, perdamaian, serta keamanan, juga berpindah progresif dengan keterlibatan yang dimaksud diarahkan pada pencapaian perdamaian kemudian rekonsiliasi, baik antarnegara maupun antara negara lalu pemangku kepentingan non-negara,” ucapnya.
Lebih lanjut Kravik mengakui bahwa terdapat tantangan pada merancang kapasitas bagi perempuan ke ASEAN, khususnya akibat adanya keterbatasan dana juga prioritas lain yang digunakan juga membutuhkan pendanaan. Namun, ia menekankan bahwa keterlibatan perempuan pada perdamaian ini harus bermetamorfosis menjadi prioritas.
Terkait Indonesia, ia bahkan menganggap bahwa jikalau pemerintah Indonesia ingin mencapai target peningkatan sebesar 8 persen, perempuan harus menjadi bagian dari solusi.
“Hak asasi manusia lalu supremasi hukum harus didukung. Bukan belaka oleh sebab itu itu hal yang mana benar, tetapi lantaran itulah cara yang digunakan tepat untuk menjalankan pemerintahan yang digunakan efektif, juga itulah cara untuk menumbuhkan sektor ekonomi Anda,” ujar dia.
Adapun Norwegia telah dilakukan menyokong beberapa jumlah inisiatif ke ASEAN di perdamaian serta rekonsiliasi, termasuk Inisiatif ASEAN-IPR tentang Perempuan pada Proses Perdamaian, yang dimaksud bertujuan untuk menghimpun pengalaman masa sekarang ini juga masa berikutnya tentang partisipasi perempuan di penciptaan serta penyelenggaraan perdamaian pada semua Negara Anggota ASEAN (AMS).
Selama bertahun-tahun, Norwegia sudah berpartisipasi di beberapa upaya perdamaian dan juga rekonsiliasi ke Asia Tenggara, satu di antaranya ke Filipina, Myanmar, dan juga Indonesia, yakni di dalam Aceh.
Upata Norwegia di perdamaian dan juga rekonsiliasi berputar ke sekitar nilai-nilai kepemilikan para pihak, inklusivitas, imparsialitas, serta kolaborasi pada antara para pihak terkait.
Artikel ini disadur dari Wamenlu Norwegia soroti peran penting perempuan dalam misi perdamaian
